Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afianta, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025 yang digelar di Jakarta, Minggu (15/12/2025).
Nico menjelaskan bahwa visi Kementerian Hukum adalah mewujudkan supremasi hukum guna menciptakan keamanan yang stabil dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
“Visi Kementerian Hukum adalah terwujudnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” kata Nico Afianta
Menurutnya, Reformasi Birokrasi menjadi misi utama kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkualitas. Reformasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan pelayanan hukum yang efektif serta berintegritas.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia di bidang hukum, pelaksanaan strategi dan kebijakan hukum nasional, serta Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas Kementerian Hukum.
Selain itu, Kementerian Hukum juga berfokus pada pembenahan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pembinaan hukum nasional, optimalisasi layanan hukum, serta perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
“Pengembangan sumber daya manusia hukum, implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional, serta Reformasi Birokrasi menjadi program utama Kementerian Hukum,” ujarnya.
Nico menekankan pentingnya pembangunan budaya hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, termasuk di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Pembangunan budaya hukum harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, termasuk di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Nico.
Rapat koordinasi tersebut menjadi ajang evaluasi kinerja sekaligus penguatan peran para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum agar pelaksanaan program lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
